AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak seluruh elemen masyarakat dan media menjaga ruang digital dari politik kebencian, hoaks, dan narasi provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa di tengah derasnya arus informasi.
Hal tersebut disampaikan Puan saat menyoroti maraknya disinformasi yang menyerang lembaga legislatif, mulai dari penggunaan video lama (old footage) yang dipotong, kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan DPR, hingga informasi keliru mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
“Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks,” tegas Puan dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta,” tambahnya.
Puan menilai masyarakat dan anggota DPR tidak seharusnya dipertentangkan akibat informasi yang tidak benar.
“DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta,” tuturnya.
Meski menyoroti maraknya hoaks, Puan menegaskan DPR tetap menghormati kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bagian penting dalam demokrasi.
Namun, ia mengingatkan perlunya kedewasaan bersama dalam mengelola informasi di ruang publik.
Baca Juga: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah: APBN Besar Harus Sejahterakan Rakyat
“Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus semakin bertanggung jawab, sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja,” ucapnya.
Puan juga mengimbau masyarakat lebih cermat dalam menyaring informasi dan meminta platform digital meningkatkan tanggung jawab dalam penyebaran informasi.
Di sisi lain, DPR diminta terus memperkuat transparansi dan komunikasi publik.
“Perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan,” pungkasnya.