Bagikan:
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Hari Minggu mendesak pencabutan semua sanksi yang dikenakan pada Suriah selama era penguasa yang digulingkan Bashar al-Assad.
"Saya menyambut baik langkah-langkah yang telah melonggarkan sanksi, dan membuka kemungkinan baru untuk pemulihan ekonomi, tetapi semua sanksi ini harus segera dicabut," kata Guterres dalam konferensi pers di Damaskus, melansir Al Arabiya dari AFP (27/7).
Pemerintahan baru Suriah, yang berkuasa pada Desember 2024, berupaya untuk membuka lembaran baru setelah lebih dari 13 tahun perang, dan untuk menghidupkan kembali ekonomi serta membangun kembali infrastruktur dan lembaga-lembaga.
Negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat telah mulai mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah. Namun, investor tetap berhati-hati, karena Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi pasca-perang negara itu dapat menelan biaya 216 miliar dolar AS.
"PBB berdiri bersama rakyat Suriah pada saat yang krusial ini. Dan saya datang membawa seruan sekuat tenaga kepada komunitas internasional, seruan untuk tidak menyia-nyiakan upaya apa pun untuk mendukung rakyat Suriah dan mendukung pemerintah Suriah," jelas Sekjen Guterres.
"Suriah saat ini berada di persimpangan jalan," tambahnya.
Guterres sendiri merupakan kepala PBB pertama yang mengunjungi Suriah sejak pendahulunya, Ban Ki-moon, pada tahun 2009, dua tahun sebelum dimulainya perang Suriah yang menewaskan setengah juta orang.
"Suriah membutuhkan investasi pada rakyatnya, ekonominya, dan lembaga-lembaganya. Suriah membutuhkan dukungan untuk memulihkan layanan-layanan penting, membangun kembali infrastruktur, dan menghidupkan kembali mata pencaharian,"' katanya.
BACA JUGA:
Suriah juga membutuhkan bantuan "untuk kepulangan pengungsi dan orang-orang yang mengungsi di dalam negeri secara aman, sukarela, dan bermartabat," tambahnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Populer
27 Juli 2026, 06:25
27 Juli 2026, 01:02
27 Juli 2026, 00:05
27 Juli 2026, 03:14
27 Juli 2026, 05:16