Upaya produksi kendaraan nasional butuh kebijakan konsisten

Sabtu, 15 Agustus 2026 16:06 WIB

Presiden Prabowo Subianto meninjau proses produksi motor listrik di Fasilitas Produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada 13 Agustus 2026. Presiden meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Fasilitas Produksi ALVA. (ANTARA/HO-BPMI Setpres-Muchlis Jr)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat otomotif Bebin Djuana mengemukakan bahwa upaya untuk memproduksi kendaraan nasional membutuhkan dukungan kebijakan jangka panjang yang konsisten.

"Yang perlu dipersiapkan adalah konsistensi kebijakan dan keselarasan visi misi di seluruh jajaran pemerintah," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Sabtu.

Ia mengatakan bahwa konsistensi kebijakan dalam jangka panjang akan menghadirkan kepastian berusaha bagi pelaku industri otomotif.

"Karena merek yang diajak kerja sama perlu kepastian peraturan tidak berubah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan," katanya.

Bebin juga mengemukakan perlunya penerapan kebijakan insentif atau subsidi guna mendukung produksi kendaraan nasional.

"Agar investasi yang dikucurkan bisa ditanggung atau dijamin, mengingat dalam waktu 2-3 tahun akan ada minor change atau model baru, artinya butuh tambahan investasi tambahan," katanya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara tetangga Malaysia dalam memproduksi kendaraan nasional. Malaysia sudah punya merek mobil nasional Proton dan Perodua.

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada Jumat (14/8) mengemukakan rencana pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi sarana mobilitas warga.

"Kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," katanya.

Dia juga mengumumkan rencana pemerintah untuk memberikan insentif bagi perusahaan dalam negeri yang mampu memproduksi satu juta motor listrik guna mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan sekaligus peningkatan industri otomotif dalam negeri.

Menurut dia, kebijakan insentif pemerintah ditujukan untuk menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, serta membesarkan industri motor listrik nasional.

"Insentif ini adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak Indonesia," katanya.