AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, didesak untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), termasuk Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza.
Desakan itu muncul setelah serangkaian persoalan yang menimpa BUMD transportasi tersebut. Mulai dari polemik penurunan paksa penumpang, rentetan kecelakaan operasional, hingga pemberitaan mengenai dugaan kegiatan bermain padel di Bali yang melibatkan jajaran direksi.
"Berbagai persoalan yang berkembang saat ini tidak sepatutnya dipandang secara parsial. Rentetan kecelakaan operasional, polemik pelayanan terhadap penumpang, serta pemberitaan mengenai aktivitas direksi di luar daerah merupakan akumulasi keadaan yang layak dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direksi TransJakarta," kata Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Baca Juga: Pramono Anung Siapkan Transportasi Hidrogen, Transjakarta Jadi Pilot Project
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan kepemimpinan TransJakarta masih mampu menjawab tantangan pelayanan publik. Dia menegaskan evaluasi bukan bentuk penghukuman, melainkan mekanisme tata kelola perusahaan yang sehat.
"Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan kepemimpinan, lemahnya tata kelola, atau pelanggaran terhadap prinsip pelayanan publik, maka pergantian Direktur Utama merupakan langkah yang sah dan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.
Sugiyanto menyoroti insiden seorang penumpang yang diturunkan dari bus TransJakarta di Halte Kampung Melayu pada 3 Agustus 2026. Peristiwa itu viral setelah beredar video di media sosial.
Manajemen TransJakarta menyatakan, petugas bertindak setelah menerima laporan adanya penumpang yang diduga mengeluarkan bau badan menyengat dan mengganggu kenyamanan pelanggan lain. Namun, dia menilai penanganan kasus tersebut perlu diuji secara objektif.
"Terlepas dari alasan menjaga kenyamanan penumpang lain, tindakan menurunkan seseorang dari kendaraan umum di hadapan banyak orang berpotensi menimbulkan rasa malu dan dapat memunculkan dugaan pelanggaran terhadap hak atas martabat manusia," katanya.
Dia pun mengusulkan Gubernur Jakarta membentuk tim investigasi independen yang melibatkan petugas, manajemen TransJakarta, saksi, penumpang yang diturunkan, hingga lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak asasi manusia. Langkah itu diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun etika pelayanan publik.
Baca Juga: Bahlil Akan Lobi Pramono Anung soal Bus Hidrogen untuk TransJakarta
Selain polemik pelayanan, Sugiyanto juga menyinggung sejumlah kecelakaan TransJakarta yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Rentetan kecelakaan menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap sistem keselamatan operasional perusahaan.
Di sisi lain, dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menelusuri kebenaran pemberitaan mengenai dugaan keberangkatan direksi TransJakarta ke Bali untuk mengikuti kegiatan padel. Menurutnya, klarifikasi terbuka diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
"Apabila pemberitaan mengenai kegiatan padel di Bali tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta, Direksi TransJakarta berkewajiban memberikan klarifikasi secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran etika jabatan atau penyalahgunaan kewenangan, publik juga berhak mengetahui hasil pemeriksaannya secara objektif," jelasnya.