Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemkab Mimika melakukan sinkronisasi tiga program prioritas menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani beberapa waktu lalu di Jakarta.
Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka mengatakan MoU antara YPMAK dan Pemkab Mimika menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang nantinya akan melibatkan instansi terkait di lingkup Pemkab Mimika dengan divisi terkait di YPMAK.
Pembahasan sinkronisasi tiga program prioritas itu digelar dalam rapat yang berlangsung di Kantor Bappeda Mimika kompleks Mayon pada Rabu (5/8/2026).
"Rapat tersebut baru merupakan pertemuan koordinasi awal untuk menyusun kerja sama berbagai program yang akan disinergikan antara YPMAK dan Pemkab Mimika. Ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah ditandatangani sebelumnya antara pemerintah daerah dan YPMAK," kata Leonardus.
Adapun Bappeda Mimika dipercayakan sebagai pusat koordinasi program bersama antara YPMAK dan Pemkab Mimika.
Leonardus menegaskan YPMAK sebagai mitra strategis pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua khususnya tujuh suku di Mimika.
Sektor pendidikan di Mimika menjadi salah satu program prioritas untuk ditangani dan dibenahi bersama-sama oleh Pemkab Mimika dan YPMAK. Dalam rangka itu, YPMAK bersama Dinas Pendidikan Mimika akan menyusun acuan bersama terkait program beasiswa.
Leonardus mengatakan jumlah penerima beasiswa YPMAK saat ini telah melampaui target. Karena itu dibutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah daerah agar skema pembiayaan dan sasaran program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Bidang kesehatan juga menjadi perhatian bersama YPMAK dan Pemkab Mimika.
Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Mimika maka kedua belah pihak membahas model kerja sama, termasuk pembagian peran masing-masing pihak dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan kelompok kerja (Pokja) kesehatan yang telah dibentuk.
Di sektor ekonomi, YPMAK turut memaparkan berbagai program pemberdayaan yang sedang berjalan, di antaranya yaitu pengembangan wirausaha baru dan promosi kopi dari wilayah pegunungan.
Dalam menjalankan program tersebut, YPMAK menemui sejumlah tantangan seperti tingginya biaya transportasi menuju ke wilayah pegunungan yang sebagian besar hanya dapat diakses menggunakan helikopter.
"Karena itu kami ingin menyinkronkan program dengan pemerintah daerah agar ada pola kerja sama yang tepat. Tidak semua kebutuhan bisa ditangani sendiri oleh YPMAK, sehingga diperlukan kolaborasi untuk menghasilkan solusi terbaik bagi masyarakat," beber Leonardus.
Beberapa isu penting lain seperti masalah infrastruktur dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya akan dibahas lebih mendalam dalam pertemuan lanjutan.
Melalui rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bappeda Mimika, YPMAK berharap penyusunan PKS dapat segera diselesaikan sehingga seluruh program pemberdayaan dapat berjalan selaras dengan kebijakan Pemkab Mimika agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. (*)
Pewarta: Rachmat J.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.